Oleh Dr. Suhardin, S.Ag., M.Pd.
Sekretaris Lembaga Dakwah Komunitas PP Muhammadiyah dan anggota Advisory Council Interfaith Rainforest Initiative (IRI)
Pertemuan lintas agama di Hotel Aryaduta pada 19–20 November 2026 mempertemukan tokoh Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebagai Sekretaris Lembaga Dakwah Komunitas PP Muhammadiyah sekaligus anggota Advisory Council Interfaith Rainforest Initiative (IRI), kami menggelar pertemuan ini untuk membahas tiga persoalan yang saling berkaitan, yakni eko-teologi, ekonomi ekologi, dan peran masyarakat adat dalam menjaga hutan tropis.
Pertanyaan yang hendak kami jawab sederhana. Bagaimana percakapan para tokoh agama dapat membantu warga mempertahankan hutan yang masih utuh dan memulihkan kawasan yang sudah rusak? Di situlah semboyan No Forest, No Future memperoleh maknanya. Masa depan hutan berkaitan langsung dengan masa depan air, pangan, penghidupan, dan kebudayaan masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Eko-teologi yang berpijak pada persoalan warga
Eko-teologi memberi dasar moral bagi keterlibatan umat beragama dalam menjaga lingkungan. Dalam Islam, bumi adalah amanah dan manusia diminta menahan diri dari perbuatan yang merusaknya. Pertemuan lintas iman memberi ruang bagi setiap tradisi untuk membawa ajarannya sendiri ke dalam kerja bersama. Ukuran kerja bersama itu dapat dilihat dari persoalan yang konkret, seperti apakah mata air desa tetap terjaga, apakah warga didengar ketika ada rencana pembukaan lahan, dan apakah kawasan yang direhabilitasi dirawat setelah kegiatan penanaman selesai.
Rumah ibadah memiliki peran dalam kerja ini. Pesan tentang hutan dapat disampaikan dalam khotbah dan pendidikan keagamaan, lalu diteruskan melalui pendampingan warga, pemantauan pemulihan lahan, dan kerja sama dengan komunitas setempat. Dengan jaringan umat yang menjangkau banyak desa dan kota, tokoh agama juga dapat membantu membawa persoalan dari tingkat tapak ke ruang kebijakan.
Menghitung nilai hutan dan mendengar masyarakat adat
Ekonomi ekologi mengajak kita memperluas cara menghitung manfaat dan biaya. Ketika hutan dibuka, pendapatan dari kayu atau komoditas mudah dicatat. Biaya yang ditanggung warga saat sumber air terganggu, hasil hutan berkurang, atau lahan kehilangan daya dukungnya sering luput dari perhitungan. Pertanyaan yang perlu diajukan sejak awal ialah siapa yang memperoleh keuntungan, siapa yang menanggung kerugian, dan berapa lama dampaknya akan dirasakan.
Masyarakat adat perlu terlibat sejak persoalan dirumuskan hingga keputusan diambil. Mereka memiliki pengetahuan tentang wilayah, tata kelola setempat, dan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi hutannya. Pengakuan atas hak serta penghormatan terhadap persetujuan mereka menjadi landasan kerja sama. Dalam rehabilitasi, misalnya, warga perlu ikut menentukan lokasi yang dipulihkan, jenis tanaman yang dipilih, dan siapa yang akan merawatnya dalam jangka panjang.

Jalan gerakan IRI dari advokasi hingga pemulihan
Pertemuan Aryaduta membuka ruang untuk merumuskan arah gerakan IRI yang menghubungkan advokasi dengan aksi di lapangan. Advokasi dapat diarahkan pada perlindungan hutan yang masih utuh, penguatan hak masyarakat adat, dan pelibatan warga dalam keputusan yang memengaruhi wilayah hidup mereka. Di kawasan yang sudah rusak, kerja bersama dapat dimulai dari pemulihan sumber air, rehabilitasi dengan jenis pohon lokal yang sesuai, serta pemantauan pertumbuhan tanaman bersama masyarakat.
