Oleh: Dr. Nugroho Dwi Priyohadi, M.Sc., MH, Psikolog (Dosen Universitas Muhammadiyah Gresik)
Istilah LGBTQ merupakan singkatan dari lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer/questioning. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kelompok dengan keragaman orientasi seksual dan identitas gender. Lesbian dan gay merujuk pada ketertarikan romantis atau seksual terhadap sesama jenis, biseksual merujuk pada ketertarikan terhadap lebih dari satu gender, sedangkan transgender berkaitan dengan identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.
Pembahasan mengenai LGBTQ kembali menjadi perhatian publik setelah muncul unggahan viral dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang menyebut homoseksualitas bukanlah gangguan mental. Pihak Universitas Indonesia kemudian memberikan klarifikasi bahwa kajian tersebut bukan merupakan sikap resmi institusi.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: bagaimana fenomena LGBTQ sebaiknya dipahami, khususnya jika dilihat dari sudut pandang psikologi dan agama?
Untuk menjawabnya, perlu ada pemahaman yang jernih mengenai perbedaan pendekatan ilmiah, keyakinan keagamaan, dan kebijakan negara.
Perspektif Psikologi: Orientasi Seksual Bukan Gangguan Mental
Dalam perkembangan ilmu psikologi dan psikiatri modern, homoseksualitas tidak lagi dikategorikan sebagai gangguan mental. American Psychiatric Association (APA) menghapus homoseksualitas dari daftar gangguan mental pada 1973. Selanjutnya, pada 1990, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) juga tidak lagi menggolongkannya sebagai gangguan dalam klasifikasi penyakit internasional.
Pandangan tersebut didasarkan pada perkembangan penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa orientasi homoseksual, dengan sendirinya, tidak menunjukkan adanya gangguan kejiwaan. Karena itu, orientasi seksual seseorang tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai kesehatan mental maupun kemampuan sosialnya.
Dalam pembahasan klinis, penting pula membedakan orientasi seksual dengan identitas gender. Keduanya merupakan aspek yang berbeda. Seseorang dapat memiliki orientasi seksual tertentu, sementara identitas gender berkaitan dengan bagaimana dirinya memahami dan mengidentifikasi gendernya.
Faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan orientasi seksual dan identitas gender masih menjadi objek penelitian. Karena itu, penjelasannya tidak tepat jika disederhanakan hanya sebagai akibat pengalaman masa kecil, pola asuh, atau pengaruh lingkungan tertentu.
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah kekerasan dan pelecehan seksual, terutama terhadap anak-anak. Tindakan tersebut merupakan kejahatan yang harus ditangani melalui pendekatan perlindungan korban dan penegakan hukum.
Namun, tindak pelecehan seksual tidak dapat digeneralisasi sebagai akibat dari orientasi homoseksual. Orientasi seksual dan perilaku kekerasan merupakan dua hal berbeda. Penilaian terhadap pelaku harus didasarkan pada tindakan, bukti, serta proses hukum, bukan semata-mata identitas atau orientasi seksualnya.
Dengan demikian, pembahasan mengenai LGBTQ dalam perspektif psikologi perlu ditempatkan secara proporsional. Kajian ilmiah mengenai kesehatan mental tidak serta-merta menentukan penilaian moral atau keagamaan seseorang.
Perspektif Agama: Perbedaan Penafsiran dan Ketentuan Moral
Selain pendekatan psikologi, agama juga menjadi salah satu rujukan penting bagi masyarakat dalam memahami persoalan orientasi seksual dan perilaku seksual.
Dalam tradisi Kristen, pandangan mengenai homoseksualitas tidak sepenuhnya seragam. Sejumlah kelompok konservatif dan evangelis menafsirkan teks-teks Alkitab sebagai larangan terhadap hubungan seksual sesama jenis. Sementara itu, sebagian kelompok progresif dan liberal lebih menekankan nilai kasih, penerimaan, dan penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi antarmanusia.
Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan adanya keragaman pandangan di kalangan umat Kristen dalam menyikapi persoalan ini.
Dalam Islam, pembahasan mengenai hubungan seksual sesama jenis juga memiliki ketentuan hukum yang menjadi pegangan mayoritas ulama. Sejumlah dalil Al-Qur’an, hadis, dan penjelasan ulama digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batasan perilaku seksual yang dibenarkan dalam syariat.
Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, telah menerbitkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Fatwa tersebut menyatakan bahwa aktivitas seksual sesama jenis, sodomi, dan pencabulan merupakan perbuatan yang diharamkan dalam pandangan hukum Islam.
Fatwa itu juga memuat pandangan dan rekomendasi MUI mengenai upaya pencegahan perilaku seksual yang dinilai bertentangan dengan ketentuan agama, termasuk penolakan terhadap legalisasi hubungan seksual sesama jenis.
Dengan demikian, perspektif keagamaan dan perspektif psikologi perlu dipahami sebagai dua pendekatan yang memiliki ruang pembahasan berbeda. Penilaian agama berangkat dari ajaran dan norma moral, sedangkan psikologi menggunakan pendekatan ilmiah untuk memahami kondisi mental dan perilaku manusia.
Kebijakan Negara dan Isu LGBTQ di Indonesia
Di Indonesia, pembahasan mengenai LGBTQ juga bersinggungan dengan kebijakan negara. Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.
Dalam lampiran peraturan tersebut, penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) dicantumkan sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter dalam dimensi sosial dan budaya.
Pencantuman tersebut merupakan bagian dari kebijakan umum pertahanan negara. Namun, perlu dipahami bahwa Perpres tersebut bukan undang-undang pidana yang secara otomatis menetapkan setiap individu LGBTQ sebagai pelaku tindak kejahatan. Penegakan hukum tetap harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Karena itu, tindakan seperti pelecehan seksual, kekerasan, eksploitasi, atau tindak pidana lainnya harus ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Identitas maupun orientasi seksual seseorang tidak dapat dijadikan pengganti bukti suatu tindak pidana.
Menjaga Nilai Agama dengan Tetap Mengedepankan Kemanusiaan
Perdebatan mengenai LGBTQ masih menjadi persoalan yang dibicarakan di berbagai negara. Setiap negara memiliki kebijakan dan pendekatan yang berbeda dalam menyikapi isu orientasi seksual, identitas gender, hak warga negara, serta norma sosial dan agama.
Perbedaan kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan LGBTQ tidak hanya berkaitan dengan psikologi dan agama, tetapi juga menyentuh ranah sosial, budaya, politik, dan hukum.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, masyarakat perlu membangun sikap yang bijaksana. Keyakinan terhadap ajaran agama dapat tetap dipegang teguh tanpa harus membenarkan tindakan perundungan, kekerasan, penghinaan, atau perlakuan tidak manusiawi terhadap siapa pun.
Perlindungan terhadap anak, pencegahan kekerasan seksual, penghormatan terhadap martabat manusia, serta penegakan hukum harus menjadi perhatian bersama. Setiap bentuk pelanggaran hukum perlu ditindak sesuai aturan yang berlaku, tanpa menggeneralisasi kesalahan individu kepada seluruh kelompok tertentu.
Dengan memahami perbedaan antara perspektif psikologi, ajaran agama, dan kebijakan negara, masyarakat diharapkan dapat menyikapi isu LGBTQ secara lebih cermat. Perbedaan pandangan tidak seharusnya menghilangkan sikap saling menghormati dan tanggung jawab untuk menjaga kehidupan sosial yang aman serta bermartabat.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Catatan Penting
-
Homoseksualitas tidak dikategorikan sebagai gangguan mental oleh APA sejak 1973. WHO juga tidak lagi menggolongkannya sebagai gangguan sejak 1990. Identitas transgender dan orientasi seksual merupakan dua hal yang berbeda.
-
Tidak tepat menyimpulkan bahwa orientasi homoseksual menyebabkan seseorang melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual merupakan tindak kekerasan yang harus dinilai berdasarkan tindakan dan bukti, bukan orientasi seksual pelakunya.
-
Perpres Nomor 111 Tahun 2025 memang mencantumkan penyebaran budaya LGBTQ dalam kategori ancaman nonmiliter. Namun, peraturan tersebut merupakan kebijakan umum pertahanan negara, bukan ketentuan pidana yang otomatis menjadikan identitas atau ekspresi seseorang sebagai tindak kejahatan.
Sumber : SUARA MUHAMMADIYAH • 20 / 111 • 16 – 31 OKTOBER 2026 | 41
