PALU, Sabtu, 14 November 2026, – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, mengingatkan bahwa persatuan Indonesia tidak cukup hanya dibangun melalui semangat toleransi dan kebersamaan. Persatuan juga membutuhkan keadilan ekonomi serta kehidupan politik yang menjunjung tinggi nilai agama, budaya luhur, dan Pancasila.
Pesan tersebut disampaikan Haedar dalam pidato pembukaan Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 13–15 November 2026.
Dalam pidatonya, Haedar menjelaskan bahwa terdapat tiga dimensi penting yang menentukan kuat atau rapuhnya kebersamaan dalam kehidupan berbangsa, yakni dimensi sosial-budaya, ekonomi, dan politik.
1. Persatuan Sosial-Budaya sebagai Modal Sosial Bangsa
Dimensi pertama adalah sosial-budaya. Menurut Haedar, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat berupa keberagaman suku, ras, golongan, hingga orientasi politik yang dapat hidup berdampingan dalam semangat toleransi.
Perbedaan tersebut tidak semestinya menjadi penghalang untuk membangun kehidupan bersama. Justru, kemajemukan merupakan kekuatan yang perlu terus dirawat dan diarahkan menjadi modal pembangunan bangsa.
Haedar menilai, kebersamaan sosial-budaya menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan. Konflik yang sesekali muncul di tengah masyarakat pun perlu diselesaikan dengan semangat persaudaraan dan toleransi.
Prinsip tersebut sejalan dengan pepatah, “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.” Karena itu, persatuan tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dimensi kedua adalah ekonomi. Haedar menyoroti persoalan kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi ketika sebagian kecil kelompok menguasai kekayaan dalam jumlah besar, sementara pemerataan kesejahteraan belum dirasakan seluruh masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi melahirkan oligarki ekonomi, yakni pemusatan penguasaan sumber daya dan kekayaan pada kelompok terbatas.
Haedar mengingatkan bahwa ketimpangan ekonomi yang terus dibiarkan dapat merusak kebersamaan, persatuan, sekaligus rasa keadilan di tengah masyarakat.
Dalam konteks tersebut, ia mengutip prinsip Al-Qur’an dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:
كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ
Artinya: “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
Prinsip tersebut menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang lebih adil sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Bagi Haedar, persatuan bangsa akan sulit terwujud secara utuh apabila kesenjangan sosial-ekonomi terus melebar dan akses terhadap kesejahteraan hanya dinikmati kelompok tertentu.
3. Demokrasi Harus Berpijak pada Nilai Agama dan Pancasila
Dimensi ketiga adalah politik. Haedar mengingatkan bahwa dinamika politik dapat menjadi salah satu faktor yang membuat kehidupan bangsa mudah mengalami keretakan apabila tidak dikelola dengan bijaksana.
Karena itu, demokrasi Indonesia perlu dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai agama, kebudayaan luhur, jati diri bangsa, dan Pancasila.
Ia secara khusus menekankan pentingnya sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Prinsip tersebut mengandung pesan bahwa kehidupan politik tidak semestinya hanya berorientasi pada perebutan kepentingan. Demokrasi perlu dijalankan melalui musyawarah, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap kepentingan bersama.
Dengan demikian, perbedaan pandangan politik tidak berubah menjadi permusuhan yang mengancam persatuan nasional.
Melalui pemaparan tiga dimensi tersebut, Haedar mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat persatuan secara lebih menyeluruh. Persatuan bukan hanya persoalan menjaga kerukunan sosial, tetapi juga memastikan keadilan ekonomi dan membangun kehidupan politik yang beradab.
Pesan tersebut sejalan dengan tema Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, “Bersama Satukan Bangsa”. Muhammadiyah memandang bahwa persatuan Indonesia perlu dirawat melalui toleransi, pemerataan kesejahteraan, serta praktik demokrasi yang berlandaskan nilai luhur bangsa.
Dengan menguatkan ketiga dimensi tersebut, kebersamaan diharapkan tidak sekadar menjadi semboyan, melainkan menjadi kekuatan nyata untuk membangun Indonesia yang lebih adil, damai, dan berkemajuan.
