Surakarta,MuhammadiyahKudus.com – Pemerintah terus mendorong transformasi kebijakan guru di Indonesia melalui empat agenda utama, yakni profesionalisasi, peningkatan kesejahteraan, pengembangan kompetensi, dan penguatan tata kelola. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan para pendidik, termasuk guru swasta.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., dalam kegiatan Silaturahmi Forum Guru Muhammadiyah Jawa Tengah pada 7 November 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
Dalam pemaparannya, Prof. Nunuk memberikan apresiasi kepada para guru swasta, khususnya yang mengabdi di lingkungan pendidikan Muhammadiyah. Menurutnya, kontribusi guru swasta memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan lembaga pendidikan swasta beserta para pendidiknya.
Ia juga memaparkan perkembangan kondisi guru di Indonesia, termasuk capaian sertifikasi pendidik. Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 92 persen guru di Indonesia, baik negeri maupun swasta, telah memiliki sertifikat pendidik. Angka tersebut meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya yang masih berada pada kisaran 35–40 persen.
Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat profesionalitas guru. Sertifikasi pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan guru memiliki kompetensi dan pengakuan profesional sesuai ketentuan.
Empat Agenda Transformasi Kebijakan Guru
Lebih lanjut, Prof. Nunuk menjelaskan empat agenda transformasi kebijakan guru yang menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, profesionalisasi guru. Pemerintah berupaya memastikan setiap guru memiliki kompetensi dan pengakuan profesional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menuntaskan program sertifikasi pendidik melalui PPG.
Kedua, peningkatan kesejahteraan guru. Aspek kesejahteraan menjadi perhatian penting karena guru membutuhkan dukungan yang layak agar dapat menjalankan tugas pendidikan secara optimal. Salah satu kebijakan yang disampaikan adalah peningkatan tunjangan profesi guru non-ASN atau swasta dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
Ketiga, peningkatan kompetensi. Guru didorong untuk terus mengembangkan kemampuan dan menyesuaikan diri dengan perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan peserta didik. Pengembangan kompetensi menjadi hal penting agar proses pembelajaran tetap relevan dengan tantangan zaman.
Keempat, penguatan tata kelola guru. Pemerintah berupaya memperbaiki sistem perencanaan, pendataan, pelayanan, hingga penempatan guru agar berlangsung lebih adil dan transparan. Salah satu kebijakan yang turut disinggung adalah penerbitan regulasi Menteri PANRB yang memungkinkan guru ASN ditempatkan di sekolah swasta sesuai kebutuhan.
Peran Guru Muhammadiyah dalam Pendidikan Nasional
Paparan tersebut menjadi perhatian penting bagi dunia pendidikan Muhammadiyah. Sebagai salah satu penyelenggara pendidikan swasta di Indonesia, Muhammadiyah memiliki kontribusi melalui jaringan sekolah dan lembaga pendidikan yang tersebar di berbagai daerah.
Empat agenda transformasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas pendidikan perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap profesionalitas, kompetensi, kesejahteraan, dan tata kelola guru.
Melalui forum silaturahmi ini, para guru Muhammadiyah diharapkan memperoleh gambaran mengenai arah kebijakan pemerintah sekaligus semakin memperkuat peran dalam memajukan pendidikan Indonesia.
Penguatan kualitas guru bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan swasta.
