Krisis kemanusiaan yang terjadi akibat pembantaian terhadap masyarakat muslim rohingya di Myanmar ini, mengundang rasa simpatik besar dari berbagai kalangan termasuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Bidang sosial IMM komisariat adz-dzikr STAIN Kudus melakukan aksi penggalangan dana untuk muslim rohingya di Myanmar. Aksi yang dilaksanakan di kampus STAIN Kudus pada hari rabu, 06 september 2017 ini dimulai dari pukul 08.30 sampai 10.40 WIB .

Ketua bidang sosial IMM Adz-dzikr STAIN Kudus IMMawati Asiah Karimah mengatakan bahwa tujuan utama dari aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh IMM komisariat adz-dzikr ini untuk membantu meringankan beban saudara-saudara muslim rohingya di Myanmar.

“Tak sedikit dari masyarakat kampus yang merespon positif terhadap aksi penggalangan dana ini. Ini karena banyak dari masyarakat kampus yang sudah mendengar dan mengetahui berita tentang kondisi saudara kita muslim rohingya di Myanmar” . Tutur IMMawati Asiah usai aksi, Rabu (06/09).

IMMawati Asiah menambahkan bahwa dana yang terkumpul sebesar Rp. 4.463.300 ini akan disalurkan kepada saudara kita muslim rohingnya di Myanmar melalui LAZISMu Kudus Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam aksi kali ini, baik dari IMM Adz-Dzikr, Lazismu, maupun dari mahasiswa dan mahasiswi STAIN Kudus yang telah mempersembahkan infaq terbaiknya untuk saudara muslim kita di Myanmar. (nay)

Artikel IMM Komisariat Adz-Dzikr STAIN Kudus galang dana untuk muslim Rohingya di Myanmar pertama kali tampil pada Muhammadiyah Kudus.

Menyikapi hal itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap yang mendesak PBB, ASEAN, dan pemerintah Indonesia mengambil sikap atas krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya.

Pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu tertuang dalam surat bernomor: 396/PER/I.0/H/2017 terkait Genosida Etnis Rohingya Terkini di Myanmar. Surat tersebut ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Prof Bahtiar Effendy dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr Abdul Muti.

Berikut isi surat pernyataan sikap Pengurus Pusat Muhammadiyah tersebut:

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut etnis Rohingya sebagai etnis yang paling menderita di muka bumi. Etnis minoritas ini tertolak di Myanmar, tertindas di Bangladesh. Mayoritas etnis Rohingya tinggal di Rakhine, salah satu bagian propinsi di Myanmar. Namun mereka tidak memiliki identitas kewarganegaraan Myanmar karena dianggap imigran ilegal dari Bangladesh. Sebaliknya, Bangladesh tidak mau menerima mereka karena dianggap sebagai warga Myanmar. Ketiadaan identitas ini menyebabkan mereka tidak memiliki akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal yang layak. Bahkan, ruang gerak mereka dibatasi hanya lingkup geografis tertentu.

Sejak 1982, Etnis Rohingya telah mengalami persekusi dan pengusiran berulang kali. Terakhir, sepanjang minggu ini, tidak kurang 3.000 orang melarikan diri ke perbatasan Bangladesh karena kebrutalan yang dilakukan oleh militer Myanmar. Dalam sepekan ini, jumlah korban dari etnis Rohingya mencapai kurang lebih 800an orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Berkaitan dengan itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk ikut menangani secara sungguh-sungguh bahkan bila perlu mengambil alih tragedi kemanusiaan yang telah dan sedang berlangsung secara terus menerus di Myanmar. Sudah terbukti secara meyakinkan pemerintah Myanmar tidak bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya.

2. Mendesak Pemerintah Bangladesh untuk membuka perbatasan demi alasan kemanusiaan, sehingga memungkinkan etnis Rohingya menyelamatkan diri dari persekusi pemerintah Myanmar.

3. Mendesak para aktivis HAM dan kemanusiaan di seluruh dunia untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohingya sehingga tragedi ini bisa diakhiri. Berkaitan dengan hal tersebut Muhammadiyah bersedia menjadi leading sector di dalam mengorganisasikan kegiatan masyarakat ASEAN dan dunia pada umumnya untuk menggalang bantuan dan dukungan kemanusiaan bagi etnis Rohingya.

4. Mendesak ASEAN untuk menekan Myanmar agar menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya. Bila dalam waktu yang dipandang cukup hal tersebut tidak dilakukan oleh Myanmar, maka wajar bagi ASEAN untuk mempertimbangkan pembekuan keanggotaan negara tersebut di ASEAN. Karena besarnya jumlah korban, ASEAN perlu untuk tidak mengedepankan prinsip non-intervensi dan menggantinya dengan keharusan untuk ikut bertanggung jawab atas nasib dan melindungi etnis Rohingya.

5. Mendesak komite Hadiah Nobel untuk mencabut Penghargaan Nobel Perdamaian bagi Aung San Suu Kyi, salah seorang pemimpin terkemuka Myanmar, yang alih-alih menunjukkan kesungguhan untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di Myanmar, justru memperburuk keadaan.

6. Mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court – ICC) untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

7. Meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan diplomasi sunyi (non-megaphone diplomacy) yang selama ini yang selama ini diterapkan kepada Myanmar karena tidak berhasil mendesak Myanmar mengakhiri praktik-praktik genosida terhadap etnis Rohingya.

8. Meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kemungkinan disediakannya sebuah kawasan/daerah di Indonesia untuk menampung sementara pengungsi Rohingya sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap pengungsi perang Vietnam di Pulau Galang beberapa dekade silam.

Demikian pernyataan sikap PP. Muhammadiyah sebagai respon terhadap perkembangan terkini di Myanmar yang dampaknya berpotensi mengancam situasi keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara dengan kemungkinan tumbuhnya kelompok perlawanan terhadap Myanmar, perdagangan manusia, imigran ilegal yang membanjiri kawasan. (Ribas/SM)

Sumber : www.suaramuhammadiyah.id 

Pernyataan lengkapnya klik di sini

Artikel Sikap PP Muhammadiyah Terkait Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar pertama kali tampil pada Muhammadiyah Kudus.